Dua Peleton Brimob Polda Sulteng Siaga di Marawola

Antara/Basri Marzuki/vgPALU. Dua peleton pasukan Brimob Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) bersenjata lengkap di perbatasan kedua desa di Kecamatan Marawola untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan antarkelompok warga setempat.

Petugas itu akan berjaga di lokasi yang rawan dijadikan sebagai lokasi bentrok seperti di jalan poros Palu-Bangga dan areal persawahan warga. Pasukan Brimob itu akan dibantu aparat Polres Donggala dan Polsek Marowola.

Selain petugas kepolisian, aparat TNI dari Koramil 05 dan Kodim 1306 Donggala juga membantu mengendalikan situasi di Marawola yang kerap kali dilanda bentrok antarkelompok warga. Belum diketahui batas waktu mereka berjaga di Marawola.

Petugas di lapangan melakukan berbagai pemantauan situasi di kedua desa yang berseteru agar sedini mungkin bisa dicegah jika sewaktu-waktu kembali berseteru.

Di lokasi kejasian Kapolres Donggala Ajun Komisaris Besar Sururi menyatakan bahwa pihaknya sudah berhasil mengendalikan situasi di lapangan. Saat ini hingga menjelang Selasa (11/12) siang berlangsung kondusif.

"Situasi kamtibmas di Desa Binangga dan Desa Beka sudah pulih seperti semula," kata Kapolres M Sururi.

Polres Donggala juga akan menggelar penyisiran dan razia senjata rakitan bagi warga, tapi terlebih dahulu akan memberikan selebaran tentang aturan berkaitan dengan kepemilikan senjata rakitan dan senjata tajam.

Sumber : mediaindonesia

Tahun Depan SNMPTN Digratiskan

JAKARTA - Kabar gembira bagi calon mahasiswa baru tahun ajaran baru 2013. Pasalnya, pemerintah menggratiskan biaya pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dari jalur undangan.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua umum Panitia pelaksana SNMPTN 2013, Prof Akhmaloka, dalam konferensi pers bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Mohammad Nuh, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Prof Djoko Santoso, di Kemdikbud, Senin (10/12) malam. "Biaya pelaksanaan SNMPTN 2013 ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran," kata Akhmaloka.

Rektor ITB itu menyebutkan, sejalan dengan program Bidikmisi maka peserta dari keluarga yang urang mampu secara ekonomi namun  mempunyai prestasi akademik tinggi tetap dapat mengikuti SNMPTN. Jika kelak diterima di PTN, calon mahasiswa itu juga akan mendapatkan beasiswa selama masa studi normal.

Selain itu Akhmaloka juga mengungkapkan, mulai tahun depan pihak sekolah diwajibkan mengirim data prestasi siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Nantinya, quota siswa jalur undangan berdasarkan akreditasi SMU juga tak diberlakukan lagi.

"Sekarang semua boleh mendaftar 100 persen. Karena biaya ditanggung pemerintah, jadi harus diberikan terbuka kepada seluruh siswa," kata Akhmaloka.

SNMPTN 2013 akan diikuti 61 perguruan tinggi negeri se-Indonesia, dengan kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai pagu utama sebanyak 150.000 kursi. Sesauai amanat undang-undang, 60 persen dari kuota ini akan diterima melalui jalur undangan. Sisanya, mahasiswa diseleksi melalui jalur penerimaan seleksi bersama dan mandiri.

"Kita ingin memberikan kemudahan pada adik-adik lulusan SMA, SMK, MA, untuk lanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Maka sebisa mungkin kita berikan layanan terbaik," kata Mendikbud Mohammad Nuh.

Ia menambahkan, kebijakan baru itu secara tidak langsung sebagai bentuk pengakuan dari perguruan tinggi terhadap Ujian nasional. "Pengakuan ini penting demi jalannya sistem pendidikan," pungkasnya.

Sumber : jpnn.com

Angka Perselingkuhan di Yogyakarta Tinggi

foto
Examiner.com
Sleman, DIY: Kasus perselingkuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi. Dalam satu tahun tercatat ada 84 kasus perselingkuhan yang dilaporkan. Namun, angka itu diperkirakan bisa lebih banyak lagi karena masih banyak yang tidak melapor.

"Angka perselingkuhan ini cenderung meningkat," kata Direktur Women Crisis Center (WCC) Rifka Annisa Yogyakarta, Suharti, Senin, 10 Desember 2012.

Kasus perselingkuhan ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali oleh para pejabat. Namun, memang tidak ada angka yang pasti untuk kasus perselingkuhaan yang melibatkan pejabat. Selentingannya ada namun tidak ada yang berani melaporkan.

Berdasarkan data di Rifka Annisa Yogyakarta, kasus perselingkuhan mencapai 252 kasus. Kasus ini dihitung sejak 2010. Pada 2010 ada 85 kasus, pada 2011 ada 83 kasus. Dan, hingga November 2012 ada 84 kasus perselingkuhan yang dilaporkan.

Secara umum, kasus-kasus yang dilaporkan ke Rifka Annisa pada 2010 ada 316 kasus dan pada 2012 turun menjadi 239 kasus. Kasus ini, selain perselingkuhan, juga ada kasus nikah siri, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. "Kasus tertinggi berada di Kabupaten Gunung Kidul," kata dia.

Rani Pribadi, Manager Aksara, lembaga yang menangani permasalahan perempuan dan anak, menambahkan bahwa perselingkuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mengkhawatirkan. Perselingkuhan karena banyak faktor, antara lain gaji istri lebih tinggi dari suami atau cinta lama bersemi kembali.

"Sebenarnya untuk memulai berumah tangga itu harus kembali ke komitmen awal membangun rumah tangga yang bahagia," kata dia.

Sumber : tempo

Komnas HAM : Polisi Juara Pelanggaran HAM

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Kepolisian sebagai institusi pelanggar HAM nomor wahid tahun ini.

Wakil Ketua Komnas Ham Muhammad Nur Khoiron mengatakan pemeringkatan pelanggaran ini berdasarkan jumlah pengaduan dari masyarakat selama 2012. Kata dia, di antara pengaduan itu terkait dengan masalah intoleransi.

""Kita akan mendorong Polisi, di dalamnya juga kita akan mempertanyakan, mengevaluasi, meminta dengan tegas kepada Kepolisian, agar segera melakukan pembenahan lebih keras secara internal. Mungkin memang ada peraturan internal di Kepolisian, namun itu belum terasa di tingkat lapangan khususnya dengan masalah intoleransi."

Wakil Ketua Komnas Ham Muhammad Nur Khoiron menambahkan angka pengaduan ini merupakan angka yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.
Sepanjang tahun ini, Komnas HAM menerima aduan tentang pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian sebanyak 1700an aduan. Aduannya bermacam-macam. Di antaranya terkait dengan kasus penahanan dan penangkapan, diskriminasi hukum dalam penyidikan dan penyiksaan dalam pemeriksaan.

Sumber : kbr68h

Lagi, Gubernur se-Kalimantan Berkomitmen Stop Pengiriman Batubara

PALANGKARAYA - Wacana bahwa sejumlah provinsi di Kalimantan akan menghentikan pasokan batubara ke Pulau Jawa kembali mengemuka menyusul tidak adanya jaminan pemerataan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah kabupatan di provinsi-provinsi Kalimantan.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agusrin Teras Narang kepada wartawan di kediaman dinasnya, Palangkaraya, Sabtu (8/11).

"Itu bukan wacana lagi tapi sudah jadi komitmen para gubernur di Kalimantan sebagai respon atas tidak adanya jaminan pemerataan pendistribusian BBM ke Kalimantan," kata Agustin Teras Narang.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu komitmen para gubernur se Kalimantan tidak akan mengirim batubara ke Pulau Jawa sekaligus sebagai sikap Kalimantan terhadap gagalnya Jakarta memahami Kalimantan sehingga dalam banyak kasus masyarakat harus membeli BBM seharga Rp20 ribu per liter.

"Karena itu, kami di Kalimantan ini mendorong agar subsidi BBM dicabut saja hingga BBM tidak lagi menjadi alat spekulasi karena besarnya disparitas harga resmi yang hanya memberi kesempatan bagi spekulan untuk memperkaya diri," ujar Teras Narang.

Terakhir dikatakannya, sepanjang harga BBM disubsidi, membuat orang malas memikirkan energi alternatif dan bisa diperbaharui seperti biofuell yang bahan bakunya dari buah pohon jarak dengan harga per liter Rp9 ribu.

"Orang malas beralih ke energi alternatif karena ada BBM subsidi. Lain halnya kalau BBM tidak disubsidi, pasti masyarakat berinisiatif dan berkontribusi terhadap pengadaan energi alternatif," pungkas Teras Narang.

Sumber : jpnn.com

Powered by Blogger.