Persatuan Insinyur
Indonesia (PII) menyatakan bahwa berkurangnya minat kalangan muda untuk
menjadi tenaga ahli di bidang teknik dapat mengancam pembangunan
infrastruktur di Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang
harus diatasi Indonesia, namun ironisnya minat kalangan muda untuk
menjadi tenaga ahli di bidang teknik justru menurun," kata Ketua Umum
PII, Bobby Gafur Umar, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.
Dalam Conference of the ASEAN Federation of Engineering
Organizations ke-30 di Phnom Penh, Kamboja, Senin (18/12), dia
mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan sumberdaya manusia yang
berkompeten untuk membangun infrastuktur di Indonesia, dan sampai saat
ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi tantangan besar untuk
mengembangkan perekonomian Indonesia.
"Kami juga memahami bahwa infrastruktur merupakan komponen kunci
dalam upaya untuk menarik investasi lebih besar bagi ekspansi ekonomi
Indonesia," katanya.
Peringkat Indonesia dalam pengadaan infrastruktur masih rendah, dan
berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), untuk kualitas
infrastruktur jalan, Indonesia hanya berada di peringkat 105 pada tahun
2008, peringkat 95 pada tahun 2009, peringkat 84 pada tahun 2010 dan
peringkat 83 pada 2011.
Bobby menjelaskan, salah satu tantangan Indonesia adalah kurangnya
sumber daya manusia yang punya kompetensi untuk mendukung pembangunan
infrastruktur tersebut.
"Minat kalangan muda Indonesia terhadap teknologi justru menurun
saat kami di Indonesia sedang berusaha keras menggenjot pembangunan
infrastruktur," katanya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan
sumber daya manusia dengan kualifikasi profesional dan pendidikan tinggi
di bidang teknik sebanyak 2, 75 juta orang hingga tahun 2025.
"Angka tersebut bisa dicapai jika Indonesia dapat mencetak sumber
daya manusia lulusan pendidikan teknik sebanyak 57 ribu per tahun pada
2015 hingga 163,5 ribu per tahun pada 2025," kata Bobby.
Sebagai catatan, lanjutnya, saat ini hanya ada sekitar 750.000 insinyur dari berbagai bidang di Indonesia.
"Jumlah insinyur di Indonesia, jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk, hanya mencapai 164 orang per satu juta penduduk dan sangat
kurang. Harus ada upaya serius untuk mencetak insinyur yang lebih
banyak," katanya.
Tahun 2010, sumber daya manusia Indonesia pada bidang teknik dengan kualifikasi tinggi hanya mencapai 7,2 persen.
"PII memperkirakan Indonesia harus mencetak sedikitnya 185 ribu
sarjana teknik per tahunnya pada tahun 2025 agar tujuan pembangunan
infrastruktur tercapai," kata Bobby.
Sumber : http://www.antaranews.com
PII : krisis insinyur ancam pembangunan infrastruktur
Dituding Setor Dana ke IMF Rp 25 Triliun, Ini Jawaban Pemerintah
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada semester I-2012 menunjukkan ada
dana sekitar Ro 25,8 triliun yang dibayarkan pemerintah ke Dana Moneter
Internasional (IMF).
Dituding telah melakukan penyetoran dana ke
IMF, sementara Indonesia sudah tidak lagi bergantung ke IMF, ini jawaban
dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
"Berkenaan dengan munculnya beberapa pemberitaan di media massa terkait
adanya
setoran oleh Indonesia sebesar Rp25,8 Trilliun IMF, dapat dijelaskan
bahwa Indonesia tidak melakukan setoran kepada IMF sebesar Rp25,8
trilliun sebagaimana diberitakan," kata Kabiro Komunikasi dan Layanan
Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers, Selasa
(18/12/2012),
Nilai sebesar Rp25,8 trilliun di Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) 30 Juni 2012 tersebut adalah posisi jumlah
akumulasi surat janji bayar (promissory note atau PN) yang diterbitkan
oleh Pemerintah Indonesia sebagai settlement/penyelesaian atas revaluasi
modal Indonesia di IMF.
Indonesia, sebagaimana juga seluruh
negara anggota IMF, memiliki kuota IMF sebesar 0,96%. Sebagaimana
dinyatakan dalam Article of Agreement (Anggaran Dasar) IMF bahwa
pelunasan kuota atau modal oleh negara-negara anggota IMF termasuk
Indonesia pada IMF dilakukan dalam bentuk pembayaran 25% saham (kuota).
Yakni dengan mata uang khusus IMF (Special Drawing Rights atau SDR) dan
75% saham pelunasan kewajibannya dalam bentuk PN dengan mata uang negara
setempat (Rupiah untuk Indonesia).
Secara berkala setiap
tahunnya (per April), modal dalam rupiah yang senilai promissory note
disesuaikan dengan kurs SDR. Dalam hal mata uang negara pemilik modal
mengalami depresiasi terhadap SDR, maka negara anggota itu termasuk
Indonesia, menerbitkan tambahan PN senilai selisih depresiasi.
Sebaliknya,
apabila Rupiah mengalami apresiasi terhadap SDR, maka sebagian
promissory note senilai jumlah apresiasi akan ditarik oleh Pemerintah.
Seluruh promissory note disimpan oleh Bank Indonesia dan tidak
diserahkan kepada IMF, sehingga tidak ada proses setoran seperti dalam
pemberitaan itu.
Nilai promissory note sebesar Rp 25,8 trilliun
di atas juga dibarengi dengan tambahan modal Indonesia di IMF sejumlah
yang sama, sehingga secara netto tidak ada outflow sama sekali.
Pencatatan tersebut dalam LKPP sesuai dengan standar akuntansi sebagai
wujud good governance dan transparansi.
Posisi promissory note
dan juga nilai saham Indonesia dalam Rupiah setiap tahunnya tercantum
dalam LKPPdan laporan lainnya kepada institusi terkait termasuk Badan
Pemeriksa Keuangan,sehingga bukan suatu pelaporan yang baru seperti yang
diberitakan itu.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com
Angka Perceraian PNS Meningkat
PEMALANG - Berdasarkan data dari kantor Pengadilan
Agama (PA) Kabupaten Pemalang, di Bulan November 2012 angka kasus
perceraian dikalangan PNS terus meningkat menjadi 20 perkara. Faktor
utama penyebab meningkatnya angka perceraian ini yaitu ekonomi.
Pengadilan Agama mencatat, pada bulan November angka kasus perceraian
keseluruhan lebih besar dibandingkan Bulan Oktober. Dari data yang
dihimpun perkara yang diterima mencapai 296 sedangkan yang diputus 303.
Faktor penyebab kebanyakan ekonomi yang mencapai angka 128 sedangkan
tidak tanggung jawab 100, tidak ada keharmonisan 9 dan krisis moral 6.
Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, Drs H Masykuri Haider
SH melalui Sekretaris Panitera H Masjkour Sahli SHi, Senin (17/12)
mengatakan, banyak faktor yang membuat angka perceraian ini terus
meningkat, salah satunya karena jumlah pernikahan yang ikut naik.
Penyebab lainnya banyak dipengaruhi orang ketiga (perselingkuhan) dan
faktor ekonomi.
“Sebagai hakim pasti berupaya untuk melakukan mediasi karena sudah
menjadi kewajiban. Tapi kalau sudah tidak bisa didamaikan, ya sulit,”
jelasnya.
Dilihat dari trendnya banyak kaum perempuan yang mengajukan cerai gugat
suaminya. Salah satunya karena mungkin tidak kuat dengan kondisi
ekonomi. Selain itu juga perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat
bisa mencapai dua kali lipat. Akan tetapi banyak faktor yang membuat
cerai gugat lebih dominan. Dengan meningkatnya pemahaman kaum perempuan,
maka mereka lebih memilih menggugat duluan ketimbang digugat suaminya.
Sementara Leny warga Taman Asri salah satu penggugat cerai suaminya
mengakui bahwa dirinya menggugat cerai suaminya karena faktor ekonomi, ”
saya kesini untuk menggugat cerai suami yang saat ini sudah punya
istri lagi dan sudah hampir satu tahun tidak menafkahi keluarga, “
ujarnya yang mengaku suaminya bekerja di Inspektorat.
Sumber : http://www.jpnn.com
Pemerintah dan Freeport telah sepakati royalti 4 persen
| PT Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin |
Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan saat ini pemerintah telah mengalami kemajuan untuk terus melakukan renegosiasi Kontrak Karya (KK). "Ada kemajuan. Kita kan memang pengennya banyak," ujar Thamrin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/12).
Thamrin menegaskan saat ini Freeport telah menyetujui poin renegosiasi terkait pembagian royalti pemerintah. "Freeport sudah mau hampir 4 persen (royalti). Kita melihat masih minta harus naik lagi. Jadi lebih dari 1 persen mereka sudah mau. Tapi yang lainnya (poin renegosiasi) masih dilihat lagi," tegasnya.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia masih buntu di bagian royalti. Sementara untuk pembangunan smelter sudah disetujui dengan studi kelayakan terlebih dahulu.
Sumber : merdeka.com
Kemenristek Gagas Kedai Informasi Kopi Gayo
| Foto: bd/ant |