Jakarta : Bakso oplosan daging babi tengah merebak di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Masyarakat, terutama Muslim, kerap tidak tahu apakah bakso atau daging yang dimakan di tukang bakso atau restoran itu halal atau tidak.

Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat memutuskan penetapan restoran atau tempat makan halal dan non-halal. Nantinya, masyarakat akan menemukan restoran atau tempat makan yang halal dan non halal.

"Mereka bisa mengenali apakah restoran itu menyajikan makanan halal atau tidak lewat label. Sehingga mereka bisa memilih apakah mau makan di tempat tersebut atau tidak," ujar Direktur LPPOM MUI Pusat Pusat, Lukman Nulhakim usai bertemu Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Selain itu, lanjut Lukman, pemerintah DKI dan LPPOM MUI sepakat untuk mengendalikan tata niaga daging celeng di kios dan pasar.

"Kami dan Pak Jokowi sepakat untuk mengendalikan pembenahan tata niaga daging celeng dan juga mengawasi daging penggilingannya. Sehingga kemungkinan pencemarannya itu semakin diperkecil," tutur Lukman.

Terkait maraknya sertifikat halal yang palsu, Lukman menyatakan akan melakukan pengawasan lebih ketat. "Kita sekarang sedang melacak dan memberikan data-data sertifikat mana (seperti apa) yang halal. Jadi mereka (polisi) akan melakukan pelacakan dari rekomendasi kami," tandas Lukman.

Sumber : http://news.liputan6.com

Mataram – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencetak sebanyak 405 unit Koperasi Berkualitas sepanjang tahun ini.

Kepala Dinas Koperasi, Moh. Rusdi mengatakan, jumlah tersebut melebihi target tahun ini sebanyak 400 unit. Penciptaan dua ribu Koperasi Berkualitas merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sejak tahun 2009 hingga 2013 mendatang.
“Koperasi Berkualitas, yakni memiliki Badan Usaha dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berjalan rutin, memenuhi kaidah perundang-undangan dan ada rasa memiliki anggota terhadap koperasi.  Lainnya, yakni partisipasi aktif anggota, kinerja koperasi yang sehat, orientasi pelayanan kepada anggota dan masyarakat, memberikan kontribusi serta bersinergi mendukung percepatan pembanguanan daerah,” kata Moh. Rusdi.
Rusdi menyebutkan, tahun 2009 telah dicetak Koperasi Berkualitas sebanyak 406 unit, tahun 2010 400 unit dan tahun 2011 426 unit dan tahun 2012 ini 405 unit. Realisasi sejak tahun 2009 hingga Desember 2012 tercatat sudah 1.637 unit atau sekitar 81,85 persen program Koperasi Berkualitas di NTB telah terealisasi.
Sementara, tahun 2013 ditargetkan akan dapat diciptakan 400 unit Koperasi Berkualitas, sehingga target dua ribu dapat dicapai tahun depan.

Jumlah koperasi di NTB, ungkap Rusdi, sebanyak 2.551 unit dengan jumlah anggota sebanyak 523.272 orang. Koperasi tersebut berjalan menggunakan modal sendiri senilai Rp 462 miliar dan modal luar Rp 595,5 miliar. Saat ini, asset Koperasi di NTB mencapai Rp 1,1 triliun dengan volume usaha Rp 1 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp 50,7 miliar. Koperasi tersebut telah dibina dan diberikan modal usaha berasal dari APBD dan APBN.

“Dari data yang ada di kami, masih ada juga sekitar 509 unit koperasi yang tidak aktif. Tahun ini, hanya 20 koperasi yang bisa kami aktifkan. Kendala yang kami hadapi di lapangan, yakni pengurus koperasi tidak aktif itu sudah tidak ada. Sementara jika melihat aturannya, koperasi itu tidak bisa dibubarkan atau ditutup pihak lain, kecuali anggota koperasi itu sendiri. Inilah yang masih kami upayakan agar badan hukum koperasi tidak aktif itu bisa dimanfaatkan,” tuturnya.

Sumber : http://www.kbr68h.com

UGM

YOGYAKARTA -- Sebanyak 13 Perguruan Tinggi (PT), negeri maupun swasta, di Indonesia mengikuti lomba desain kincir angin yang digelar di Pantai Pandan Simo, Bantul, DIY, Jumat (28/12). PT yang ikut dalam ajang tersebut antara lain  UGM, ITB, ITS, Unibraw, PENS, UMS, UMY, UNY dan UST.
Menurut Ketua Panitia lomba kincir, Tlau Sakti, terdapat 28 tim mahasiswa dari 13 PT tersebut yang mengikuti ajang tahunan dari UGM dan Kemenristek ini. Setiap tim terdiri atas tiga mahasiswa dan satu dosen pembimbing.
"Mereka akan bersaing dalam membuat bolang-baling yang mampu menangkap energi angin dan menghasilkan energi listrik," ujar Tlau.
Menurutnya, selain mendesain, peserta juga akan memaparkan proposal desain mereka. Peserta yang mampu menghasilkan energi listrik terbaik dengan desain terbaik, kata Tlau, itulah yang menang," tandasnya.

Sumber : http://www.republika.co.id

Faktur Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan sistem baru dalam pembuatan faktur pajak mulai 1 April 2013 sebagai salah satu upaya menghindari terjadinya penyalahgunaan faktur pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keterangan tertulis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, perubahan sistem penomoran itu juga diharapkan meningkatkan kenyamanan kepada pengusaha kena pajak (PKP).
Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang diterapkan DJP maka faktur pajak mempunyai peran strategis.

Kebijakan itu merupakan langkah lanjutan setelah program registrasi ulang PKP dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Berdasar peraturan itu, penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak yang ditentukan bentuk dan tatacaranya oleh DJP.

Untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak, PKP perlu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan "password" secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar.

Surat pemberitahuan kode aktivasi akan dikirimkan melalui pos ke alamat PKP, sedangkan "password" akan dikirim lewat surat elektronik.

Setelah mendapat kode aktivasi dan "password", PKP kemudian mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak ke KPP tempat PKP terdaftar untuk kebutuhan tiga bulan.

Selanjutnya, PKP akan mendapatkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam penomoran Faktur Pajak.

Sumber : http://www.republika.co.id

Kepolisian Sulawesi Tengah berhasil menjinakkan bom yang diletakkan di dekat pos polisi Pasar Sentral, Poso. Kapolda Sulawesi Tengah, Dewa Parsana mengatakan, bom yang dimasukkan dalam tas ransel itu berisi detonator, paku dengan waktu ledak pukul 07.30 Wita. Kata dia, bom itu ditemukan 30 menit sebelum meledak oleh anggotanya.

“Isinya, rangkaian bom itu berada di plastik jirigen 5 literan, di dalam jirigen itulah diisi rangkaian bahan peledaknya, hp, dua detonator, paku itu alat itu. Nah, saat ini sudah berhasil dijinakkan. Timer itu ditentukan jam 07.30, dan kita punya waktu setengah jam itu sementara ya.”kata Dewa Parsana

Kapolda Sulawesi Tengah, Dewa Parsana menambahkan, pihaknya saat ini masih menyelidiki motif dan pelaku yang meletakkan bom tersebut. Sebelumnya tiga polisi dari kesatuan Brimob tewas ditembak kelompok teroris saat berpatroli di wilayah Desa Tambaran, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah.