Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir dalam Program Temu 1.000 Arsitek Jakarta di Hotel Mercure, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012). Acara ini digelar oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam rangka menentukan arah pembangunan Jakarta.

Dengan tajuk acara "Bertemu, Berbagi, Bersinergi" ini, Jokowi dijadwalkan memberikan keynote speaker-nya sekaligus meresmikan acara yang juga dimeriahkan oleh pameran foto dan stan lain seputar arsitektur.

Melihat fenomena pertumbuhan konstruksi di Jakarta yang sangat tinggi, pengurus IAI Jakarta berharap dapat merumuskan berbagai kesepakatan yang konstruktif setelahnya, antara lain merumuskan peran strategis arsitek dalam membantu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta 2030, merumuskan pemikiran terhadap konsep kampung susun, konsep arsitektur Betawi dan lainnya dalam rangka mendukung visi pembangunan Jakarta Baru. Selain itu, diharapkan juga lahir kesepakatan pedoman untuk panduan standar minimum honorarium jasa arsitek di wilayah DKI Jakarta.

"Saat ini, kami sengaja mengundang Pak Jokowi untuk memberikan pandangannya tentang Jakarta di masa depan," kata Ketua IAI Jakarta Her Pratama di lokasi acara.

Sumber : kompas.com

Sampul depan buku Indonesia Tanpa Liberal.

JAKARTA -- Propaganda budaya liberal menyebabkan terjadinya degradasi nilai sosial di kalangan remaja. Maraknya fenomena seks bebas di kalangan remaja jadi salah satu dampak dari propaganda kaum liberal. 
"Kondisi ini memengaruhi kepribadian remaja. Remaja pun jadi mengalami bias moral dalam karakter dan kepribadian," ujar Direktur Teenager Training Center Ustad Abdul Kohar.
Menurut Abdul Kohar masuknya pemikiran barat tanpa tersaring membuat remaja di Indonesia kerap dilanda masalah psikologis dan dangkal secara akidah. Hasilnya, tindakan mereka jauh dari nilai-nilai agama seperti seks bebas antara wanita dan laki-laki, narkoba, aborsi, tawuran pelajar, dan minum minuman keras (miras).
"Diperlukan redefinisi nilai moral untuk mengatasi sejumlah permasalahan pemuda tersebut. Terutama dalam mengembalikan nilai-nilai keislaman yang komprehensif dengan melandaskan pada pedoman Alquran dan sunah,"
Untuk itu, diperlukan tiga cara untuk menyelamakan remaja Indonesia. Ketiga cara itu adalah pembinaan keluarga, pendidikan agama, dan sanksi moral. "Perlu sanksi moral dalam menghadapi penyimpangan atau pelanggaran. Pasalnya, penerapan sanksi hukum tidak cukup dalam memberikan tekanan," Penerapan sanksi sosial dinilai lebih evektif dalam menimbulkan efek jera.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pernah merilis perilaku seks bebas remaja dari penelitian di empat kota, yakni Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya. Hasil yang didapat sebanyak 35,9 persen remaja, atau sebanyak 21 juta pemuda pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

Sumber : republika.com

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyatakan bahwa berkurangnya minat kalangan muda untuk menjadi tenaga ahli di bidang teknik dapat mengancam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi Indonesia, namun ironisnya minat kalangan muda untuk menjadi tenaga ahli di bidang teknik justru menurun," kata Ketua Umum PII, Bobby Gafur Umar, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Dalam Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-30 di Phnom Penh, Kamboja, Senin (18/12), dia mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk membangun infrastuktur di Indonesia, dan sampai saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi tantangan besar untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.

"Kami juga memahami bahwa infrastruktur merupakan komponen kunci dalam upaya untuk menarik investasi lebih besar bagi ekspansi ekonomi Indonesia," katanya.

Peringkat Indonesia dalam pengadaan infrastruktur masih rendah, dan berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), untuk kualitas infrastruktur jalan, Indonesia hanya berada di peringkat 105 pada tahun 2008, peringkat 95 pada tahun 2009, peringkat 84 pada tahun 2010 dan peringkat 83 pada 2011.

Bobby menjelaskan, salah satu tantangan Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang punya kompetensi untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.

"Minat kalangan muda Indonesia terhadap teknologi justru menurun saat kami di Indonesia sedang berusaha keras menggenjot pembangunan infrastruktur," katanya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi profesional dan pendidikan tinggi di bidang teknik sebanyak 2, 75 juta orang hingga tahun 2025.

"Angka tersebut bisa dicapai jika Indonesia dapat mencetak sumber daya manusia lulusan pendidikan teknik sebanyak 57 ribu per tahun pada 2015 hingga 163,5 ribu per tahun pada 2025," kata Bobby.

Sebagai catatan, lanjutnya, saat ini hanya ada sekitar 750.000 insinyur dari berbagai bidang di Indonesia.

"Jumlah insinyur di Indonesia, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, hanya mencapai 164 orang per satu juta penduduk dan sangat kurang. Harus ada upaya serius untuk mencetak insinyur yang lebih banyak," katanya.

Tahun 2010, sumber daya manusia Indonesia pada bidang teknik dengan kualifikasi tinggi hanya mencapai 7,2 persen.

"PII memperkirakan Indonesia harus mencetak sedikitnya 185 ribu sarjana teknik per tahunnya pada tahun 2025 agar tujuan pembangunan infrastruktur tercapai," kata Bobby.

Sumber : http://www.antaranews.com

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada semester I-2012 menunjukkan ada dana sekitar Ro 25,8 triliun yang dibayarkan pemerintah ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Dituding telah melakukan penyetoran dana ke IMF, sementara Indonesia sudah tidak lagi bergantung ke IMF, ini jawaban dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

"Berkenaan dengan munculnya beberapa pemberitaan di media massa terkait
adanya setoran oleh Indonesia sebesar Rp25,8 Trilliun IMF, dapat dijelaskan bahwa Indonesia tidak melakukan setoran kepada IMF sebesar Rp25,8 trilliun sebagaimana diberitakan," kata Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers, Selasa (18/12/2012),

Nilai sebesar Rp25,8 trilliun di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 30 Juni 2012 tersebut adalah posisi jumlah akumulasi surat janji bayar (promissory note atau PN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai settlement/penyelesaian atas revaluasi modal Indonesia di IMF.

Indonesia, sebagaimana juga seluruh negara anggota IMF, memiliki kuota IMF sebesar 0,96%. Sebagaimana dinyatakan dalam Article of Agreement (Anggaran Dasar) IMF bahwa pelunasan kuota atau modal oleh negara-negara anggota IMF termasuk Indonesia pada IMF dilakukan dalam bentuk pembayaran 25% saham (kuota). Yakni dengan mata uang khusus IMF (Special Drawing Rights atau SDR) dan 75% saham pelunasan kewajibannya dalam bentuk PN dengan mata uang negara setempat (Rupiah untuk Indonesia).

Secara berkala setiap tahunnya (per April), modal dalam rupiah yang senilai promissory note disesuaikan dengan kurs SDR. Dalam hal mata uang negara pemilik modal mengalami depresiasi terhadap SDR, maka negara anggota itu termasuk Indonesia, menerbitkan tambahan PN senilai selisih depresiasi.

Sebaliknya, apabila Rupiah mengalami apresiasi terhadap SDR, maka sebagian promissory note senilai jumlah apresiasi akan ditarik oleh Pemerintah. Seluruh promissory note disimpan oleh Bank Indonesia dan tidak diserahkan kepada IMF, sehingga tidak ada proses setoran seperti dalam pemberitaan itu.

Nilai promissory note sebesar Rp 25,8 trilliun di atas juga dibarengi dengan tambahan modal Indonesia di IMF sejumlah yang sama, sehingga secara netto tidak ada outflow sama sekali. Pencatatan tersebut dalam LKPP sesuai dengan standar akuntansi sebagai wujud good governance dan transparansi.

Posisi promissory note dan juga nilai saham Indonesia dalam Rupiah setiap tahunnya tercantum dalam LKPPdan laporan lainnya kepada institusi terkait termasuk Badan Pemeriksa Keuangan,sehingga bukan suatu pelaporan yang baru seperti yang diberitakan itu.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com

PEMALANG - Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pemalang, di Bulan November 2012 angka kasus perceraian dikalangan PNS terus meningkat menjadi 20 perkara. Faktor utama penyebab meningkatnya angka perceraian ini yaitu ekonomi.

Pengadilan Agama mencatat, pada bulan November angka kasus perceraian keseluruhan lebih besar dibandingkan Bulan Oktober. Dari data yang dihimpun perkara yang diterima mencapai 296 sedangkan yang diputus 303. Faktor penyebab kebanyakan ekonomi yang mencapai angka 128 sedangkan tidak tanggung jawab 100, tidak ada keharmonisan 9 dan krisis moral 6.

Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, Drs H Masykuri Haider SH melalui Sekretaris Panitera H Masjkour Sahli SHi, Senin (17/12) mengatakan, banyak faktor yang membuat angka perceraian ini terus meningkat, salah satunya karena jumlah pernikahan yang ikut naik. Penyebab lainnya banyak dipengaruhi orang ketiga (perselingkuhan) dan faktor ekonomi. 

“Sebagai hakim pasti berupaya untuk melakukan mediasi karena sudah menjadi kewajiban. Tapi kalau sudah tidak bisa didamaikan, ya sulit,” jelasnya.

Dilihat dari trendnya banyak kaum perempuan yang mengajukan cerai gugat suaminya. Salah satunya karena mungkin tidak kuat dengan kondisi ekonomi. Selain itu juga perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat bisa mencapai dua kali lipat. Akan tetapi banyak faktor yang membuat cerai gugat lebih dominan. Dengan meningkatnya pemahaman kaum perempuan, maka mereka lebih memilih menggugat duluan ketimbang digugat suaminya.

Sementara Leny warga Taman Asri salah satu penggugat cerai suaminya mengakui bahwa dirinya menggugat cerai suaminya karena faktor ekonomi, ” saya kesini untuk menggugat cerai  suami yang saat ini sudah punya istri lagi dan sudah hampir satu tahun tidak menafkahi keluarga, “ ujarnya yang mengaku suaminya bekerja di Inspektorat.

Sumber : http://www.jpnn.com