PT Pelindo IV meresmikan pelabuhan Pelindo cabang Paotere, Jumat 8 Februari, siang ini. Status pelabuhan cabang ini berubah dari status sebelumnya yaitu pelabuhan kawasan yang berada di bawah manajemen PT Pelindo IV Cabang Makassar.

Peresmian pelabuhan Cabang Paotere dilakukan di kompleks pelabuhan paotere, jalan Sabutung. Peresmian itu dihadiri oleh komisaris utama PT Pelindo IV, Zulkarnaen Oeyoeb, Direktur Utama Pelindo IV, Harry Sutanto dan wakil Wali Kota Makassar, Supomo Guntur.

Selain peresmian pelabuhan Cabang, PT Pelindo IV juga sekaligus mengangkat General Manager Pelabuhan cabang Paotere, Johan Daming. Johan dipercaya menjado GM pertama di pelabuhan itu.

"Setelah saya diangkat, maka yang akan saya lakukan adalah, kerja, kerja dan kerja," jelasnya.

Sumber : www.fajar.co.id

Malang : Sebanyak 13 orang pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang, Jawa Timur dipecat karena melanggar disiplin pegawai. 11 Diantaranya diberhentikan secara sepihak lantaran sering membolos.

"Dua PNS yang terlibat kasus pidana itu dipecat secara tidak hormat dan 11 lainnya dipecat dengan hormat. Namun, dari sebelas itu ada yang berhak mendapatkan pensiun dan ada yang tidak mendapatkan pensiun," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Suwandi, Senin (4/2/2013).

Dituturkan Suwandi, penetapan sanksi mendapatkan pensiun atau tidak itu didasarkan pada tingkat kesalahan dan masa kerja yang bersangkutan. Dari 11 PNS yang dipecat dengan hormat ini, ada 6 yang berhak mendapatkan pensiunnya, karena rata-rata masa kerjanya di atas 20 tahun.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sambung dia, memang sangat ketat dan bisa menjerat mereka yang sering bolos kerja karena hitungannya diakumulasi selama satu tahun mencapai 46 hari.

Berbeda dengan aturan sebelumnya, mereka yang sering tidak masuk kerja sulit dijerat pelanggaran disiplin, karena yang bisa dikatakan melanggar adalah yang tidak masuk 30 hari berturut-turut, sehingga kalau ada PNS yang tidak masuk selama 1 atau 2 pekan tanpa keterangan, mereka masih bisa melenggang.

Namun, dengan aturan yang baru ini, PNS akan sulit lolos dari jerat pelanggaran disiplin. Sebab, jumlah hari tidak masuk kerja selama 1 tahun akan diakumulasikan.

Suwandi mengemukakan, pegawai yang jarang masuk dan tanpa keterangan, biasanya terlilit utang dengan pihak ketiga, sehingga mereka sering menghindar dari pihak ketiga yang datang ke kantornya.

"Kami berharap tahun ini tidak ada lagi kejadian atau sampai ada kasus pemecatan PNS, baik yang dipecat secara tidak hormat maupun tidak hormat,' ujarnya, menambahkan.

Sumber : liputan6.com

foto suarakawan.com

Jakarta - Indonesia masuk kategori krisis ketersediaan air bersih. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mudjiadi mengatakan kondisi krisis air Indonesia hampir setara dengan negara miskin di Afrika yakni Etiopia. Pasalnya, Indonesia hanya mengandalkan cuaca untuk mencukupi persediaan air bersih.

"Jumlah penduduk Indoesia 250, maka ketahanan air untuk Indonesia hanya 52 meter kubik/ kapita/ tahun. Ini hampir sama dengan Etiopia, Amerika itu sudah sampai diatas 3000. Thailand saja diatas 300 meter kubik. Setingkat keandalan ini yang kita lihat bahwa kita lebih banyak ketersediaan airnya tergantung pada keadaan iklim atau cuaca. Pada iklim atau cuacanya jelek maka penyediaan airnya juga menurun."kata Mudjiadi.

Sekretaris Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi menambahkan, daerah yang paling kritis ketersediaan air terdapat pada Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kementerian Pekerjaan Umum pun berecana membuat 500 waduk untuk ketersediaan air di daerah-daerah.

Sumber : www.portalkbr.com

Bundaran HI pada Kamis (17/1) ---MI/Ramdani

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Rp15,4 miliar untuk dana tanggap darurat mengatasi banjir di Jakarta yang diprediksi masih akan mengancam wilayah ibu kota hingga Februari mendatang.

"Pemerintah masih sanggup menangani, jadi belum memerlukan bantuan dari  dunia internasional," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (18/1).

Dana tanggap bencana banjir tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan dan penyaluran bantuan logistik dan peralatan ke Pemda DKI guna menangani banjir. Antara lain untuk peralatan dapur (300 paket), tenda gulung (800), selimut (1.450), matras (350), kantong mayat (20 paket), sembilan perahu karet, dua motor trail, tenda posko (20), empat mobil MCK, dua genset, dan empat tenda pengungsi.

Menurut Sutopo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk dapur umum, makanan, MCK, sanitasi, selimut, dan pengamanan, serta telah menyatakan tanggap darurat banjir dari 17 sampai 27 Januari. BNPB juga membentuk dua posko tanggap darurat banjir yaitu Posko Pusat Nasional Penanggulangan Banjir di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Posko Provinsi DKI.

Selain itu, 3.460 personel TNI juga dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir dan menyalurkan bantuan di wilayah Jabodetabek di bawah kendali operasi Kodam Jaya. BNPB juga mengerahkan 150 personel Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana ke sejumlah wilayah.

Sumber : metrotvnews

foto lautanindonesia.com

Palu-Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Sulteng, Greesye Khuhu mengatakan populasi anjing di Sulawesi Tengah mencapai ratusan ribu sementara kebutuhan vaksin tidak tercukupi.
Greesye menyampaikan kebutuhan vaksin rabies di wilayah Sulteng mencapai 116.000 dosis sementara yang disediakan oleh pemerintah hanya 30.150 dosis. “Dengan jumlah populasi anjing mencapai 116.000 ketersediaan dosis hanya 30% dan ini sangat kurang dalam mengimbangi populasi yang ada,”katanya.

Dinas peternakan provinsi Sulawesi Tengah merilis telah terjadi 165 kasus rabies yang tersebar di seluruh wilayah di Sulteng sementara alokasi subsidi vaksin dari pemerintah pusat masih sangat minim terlebih lagi populasi anjing mencapai ratusan ribu.

Ia menyebutkan vaksin rabies pengadaan APBN provinsi sebanyak 10.150 dosis yang diterima pada 1 Agustus 2012 lalu dan pada 27 November 2012 vaksin rabies subsidi dari pusat sebanyak 20.000 dosis.Sementara untuk kasus rabies tertinggi terjadi di kabupaten Poso yang tercatat sebanyak 113 kasus.

Greese juga menyampaikan selain persoalan tersebut juga mereka mengalami beberapa kendala seperti kurangnya tenaga untuk melakukan vaksin termasuk minimnya tenaga dokter hewan di wilayah Sulteng,”kami mengakui begitu banyak kekurangan yang mesti ditutupi sehingga upaya memberantas atau meminimalisir penyakit hewan bisa terlaksana dengan baik,”pintanya berharap.

Penyakit rabies yang menyerang anjing menjadi momok yang paling ditakuti oleh masyarakat mengingat penyakit tersebut kadang menimbulkan korban jiwa.

Sumber : www.beritapalu.com