BNPB Siapkan Rp15,4 Miliar untuk Tangani Banjir Jakarta

Bundaran HI pada Kamis (17/1) ---MI/Ramdani
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Rp15,4 miliar untuk dana tanggap darurat mengatasi banjir di Jakarta yang diprediksi masih akan mengancam wilayah ibu kota hingga Februari mendatang.

"Pemerintah masih sanggup menangani, jadi belum memerlukan bantuan dari  dunia internasional," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (18/1).

Dana tanggap bencana banjir tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan dan penyaluran bantuan logistik dan peralatan ke Pemda DKI guna menangani banjir. Antara lain untuk peralatan dapur (300 paket), tenda gulung (800), selimut (1.450), matras (350), kantong mayat (20 paket), sembilan perahu karet, dua motor trail, tenda posko (20), empat mobil MCK, dua genset, dan empat tenda pengungsi.

Menurut Sutopo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk dapur umum, makanan, MCK, sanitasi, selimut, dan pengamanan, serta telah menyatakan tanggap darurat banjir dari 17 sampai 27 Januari. BNPB juga membentuk dua posko tanggap darurat banjir yaitu Posko Pusat Nasional Penanggulangan Banjir di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Posko Provinsi DKI.

Selain itu, 3.460 personel TNI juga dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir dan menyalurkan bantuan di wilayah Jabodetabek di bawah kendali operasi Kodam Jaya. BNPB juga mengerahkan 150 personel Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana ke sejumlah wilayah.

Sumber : metrotvnews

Populasi Anjing di Sulteng Capai Ratusan Ribu

foto lautanindonesia.com
Palu-Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Sulteng, Greesye Khuhu mengatakan populasi anjing di Sulawesi Tengah mencapai ratusan ribu sementara kebutuhan vaksin tidak tercukupi.
Greesye menyampaikan kebutuhan vaksin rabies di wilayah Sulteng mencapai 116.000 dosis sementara yang disediakan oleh pemerintah hanya 30.150 dosis. “Dengan jumlah populasi anjing mencapai 116.000 ketersediaan dosis hanya 30% dan ini sangat kurang dalam mengimbangi populasi yang ada,”katanya.

Dinas peternakan provinsi Sulawesi Tengah merilis telah terjadi 165 kasus rabies yang tersebar di seluruh wilayah di Sulteng sementara alokasi subsidi vaksin dari pemerintah pusat masih sangat minim terlebih lagi populasi anjing mencapai ratusan ribu.

Ia menyebutkan vaksin rabies pengadaan APBN provinsi sebanyak 10.150 dosis yang diterima pada 1 Agustus 2012 lalu dan pada 27 November 2012 vaksin rabies subsidi dari pusat sebanyak 20.000 dosis.Sementara untuk kasus rabies tertinggi terjadi di kabupaten Poso yang tercatat sebanyak 113 kasus.

Greese juga menyampaikan selain persoalan tersebut juga mereka mengalami beberapa kendala seperti kurangnya tenaga untuk melakukan vaksin termasuk minimnya tenaga dokter hewan di wilayah Sulteng,”kami mengakui begitu banyak kekurangan yang mesti ditutupi sehingga upaya memberantas atau meminimalisir penyakit hewan bisa terlaksana dengan baik,”pintanya berharap.

Penyakit rabies yang menyerang anjing menjadi momok yang paling ditakuti oleh masyarakat mengingat penyakit tersebut kadang menimbulkan korban jiwa.

Sumber : www.beritapalu.com

Guru di Kab. Gowa Diimbau tak Aktifkan Handphone

Ilustrasi                                                                           int
Beberapa penelitian membuktikan penggunaan handphone bisa mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Karenanya, guru di Kabupaten Gowa diimbau tidak lagi mengaktifkan handphone saat sedang mengajar.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa, Sappe Mangiriang menyampaikan hal itu ketika membuka acara IN-Service Bermutu Gugus I - Gugus VII, di Gedung Wanita, Sungguminasa, Rabu 16 Januari. Acara tersebut dihadiri ratusan guru serta kepala sekolah se Kecamatan Somba Opu.

Sappe mengatakan, penggunaan handphone sebisa mungkin diminimalkan ketika guru mengajar. Kalau pun tidak bisa tidak diaktifkan, handphone itu tidak diberikan suara. Karena suara panggilan atau pesan singkat bisa saja memutus konsentrasi guru dan siswa.


Sumber :  fajar

Banyak Warga Belum Terekam E-KTP

Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak, Kamis (30/8/2012).
Perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Merauke, Papua, belum tuntas. Masih banyak warga Merauke belum terekam data kependudukannya untuk pembuatan e-KTP.

Agapitus, warga kelurahan Maro, Distrik Merauke, mengaku belum mendapat undangan untuk pembuatan e-KTP dari pihak kelurahan ataupun pemerintah distrik setempat. "Saya belum diundang untuk buat e-KTP. Tidak tahu kenapa. Sekarang saya masih pakai KTP nasional," katanya di Merauke, Rabu (16/1/2013).

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke, target perekaman data terhadap orang yang wajib memiliki KTP adalah 130.978 orang. Akan tetapi hingga 31 Desember 2012, perekaman data baru tercapai 99.531 orang. Dari 99.531 orang tersebut, e-KTP yang selesai dicetak sebanyak 69.482 kartu. Adapun e-KTP yang telah didistribusikan kepada pemilik tercatat sebanyak 49.182 kartu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke Dominikus Yomkondo mengatakan, perekaman data untuk pembuatan e-KTP di Merauke belum rampung. "Perekaman data akan dilanjutkan hingga batas akhir pada 31 Oktober 2013. Semoga sebelum 31 Oktober sudah tuntas," katanya di Merauke.

Sumber : kompas.com

Pencipta Tucuxi Tinggalkan Karir di Amerika Demi Indonesia

Danet Suryatama                                                                   Photo m.detik.com
Jakarta - Mobil sport listrik Tucuxi sejak beberapa waktu lalu terus menuai kontroversi akibat kecelakaan yang dialaminya. Kecelakaan itu menurut pencipta Tucuxi terjadi karena tim Menteri BUMN membongkar sendiri mobil tersebut tanpa sepengetahuan Danet. Padahal Danet sudah meninggalkan karirnya di Amerika demi membuat Tucuxi di Indonesia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengalami kecelakaan saat mengetes mobil sport listrik Tucuxi yang masih prototype. Ketika sedang mengetes Tucuxi, Dahlan Iskan mengalami kecelakaan di Plaosan, Magetan beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Dahlan mengatakan kalau rem mobil ini blong dan sistem transmisi yang tidak menggunakan gearbox pun dikatakan sebagai salah satu penyebabnya karena pengendara tidak bisa menggunakan gaya perlambatan dari engine brake ketika rem bermasalah.

Namu Danet membantahnya dengan menjelaskan kalau tidak benar bahwasanya pengereman Tucuxi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan rem (tanpa menggunakan mesin) seperti dinyatakan oleh Dahlan. Sebab, Tucuxi menurut Danet sudah diperlengkapi dengan motor controller yang mampu melakukan pengereman mesin/motor atau menghasilkan regenerative braking (pengereman regenerative).

Menurut Danet, ada beberapa cara melakukan pengereman regenerative pada Tucuxi, yaitu mengangkat kaki dari pedal gas untuk memperlambat kendaraan dan/atau ganti driving selection.

Dengan pengereman regenerative, mesin/motor akan memperlambat kecepatan putarnya untuk berfungsi sebagai generator mengisi ulang baterai.

Lebih lanjut Danet menjelaskan kalau Tucuxi adalah mobil yang di desain tanpa menggunakan gear box (atau multi gear transmission system).

Tucuxi didesain menggunakan single speed reduction gear (satu gigi penurun kecepatan) sebagai transmisinya. Transmisi satu gigi ini dipergunakan karena motor listrik (AC atau DC) mempunyai range yang lebar untuk putaran motornya (wide range rpm). Tucuxi mempunyai efisiensi tinggi pada motornya serta mampu memperoleh torsi maksimum pada saat awal kendaraan melaju.

Penggunaan single speed reduction gear pada kendaraan listrik banyak dilakukan oleh berbagai kendaraan listrik dunia termasuk Tesla Roadster, Ariel Atom Wrightspeed X1, Ford Focus Electric, Mitsubishi I-MiEV, Nissan Leaf EV dan masih banyak lagi.

"Kami prihatin sekali menyaksikan nasib dan bentuk Tucuxi saat ini. Selama pembuatan Tucuxi, saya pernah tertidur didalamnya karena kecapekan, serta makan dan sholat didekatnya. Niatan saya adalah ingin membantu pengembangan mobil listrik di Indonesia dengan teknologi yang tidak ketinggalan dari negara maju lainnya," sesal Danet dalam pernyataan resminya.

"Memang tak semua parts dari Tucuxi adalah parts yang canggih, akan tetapi integrasi berbagai parts tersebut ke dalam suatu mobil Alhamdulillah menghasilkan mobil yang cukup handal dan mampu melindungi penumpang dan baterai ketika tabrakan serta menghasilkan mobil listrik yang mampu berlari kencang," katanya lagi.

Danet juga menjelaskan kalau tujuan pengembangan mobil mahal dan handal ini adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita (bangsa Indonesia) mampu melakukan rekayasa teknologi yang sulit dan kompleks sebelum nantinya membangun mobil listrik yang lebih terjangkau bagi masyarakat atau transportasi publik.

"Dana sebesar Rp. 2,89 milyar yang dikeluarkan selama pembuatan kendaraan ini kami pergunakan untuk pembelian peralatan, parts, pembayaran supplier (mayoritas pembayaran pada Kupu-Kupu Malam dengan memberikan 20% profit margin sesuai dengan permintaan mereka), biaya operasional dan biaya masuk pabean," aku Danet.

"Saya ikhlas selama mengerjakan proyek Tucuxi ini tanpa mengambil gaji/keuntungan dan harus melepaskan karir/gaji di AS," cerita Danet.

"Saya rela melakukannya karena inilah janji saya ketika pulang ke Indonesia (setelah kedua kalinya) untuk membawa teknologi yang saya ketahui bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan Indonesia," ujar Danet.

Namun pengorbanan Danet itu dikatakannya seperti tidak diakui. Sebab, Tuxuci dibongkar tanpa sepengetahuannya hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan.

"Inilah cerita sedih mobil listrik Tucuxi; penciptanya disingkirkan setelah mobil jadi, teknologinya dibongkar, mobilnya hancur luarnya," lugas Danet.

Danet pun berharap kalau dengan adanya kecelakaan ini tidak menghapus kenyataan adanya pembongkaran oleh pihak Kupu-kupu Malam dan pihak Dahlan.

Dia pun lalu menunjukkan beberapa foto bukti pembongkaran yang tidak hanya terjadi pada system rem Tucuxi.

Kupu Kupu Malam sendiri menurut Danet adalah pengrajin karoseri lokal yang diajak untuk bekerja sama dengan perjanjian tertulis. Kupu Kupu Malam ini menurut Danet dipimpin dan dipunyai oleh Rudi Purnomo, yang notebene pegawai Waskita Karya (WK), kontraktor nasional dibawah Kementerian BUMN, yang dalam hal ini banyak hari-hari kerjanya juga dipakai untuk mengurus dan mencari spare-parts kemana-mana, tidak hanya hari Sabtu-Minggu saja.

"Tidak ada core engineer (automotive engineer) atau bahkan seorang insinyur-pun didalam Kupu-kupu Malam. Kami sangat mengkhawatirkan kompetensi Kupu-kupu Malam ketika tim pak Dahlan Iskan (c.q. pak Amik yang keponakan pak Dahlan dan Ricky Elson sebagai lead engineernya) menyerahkan pembongkaran tersebut pada mereka dengan dalih penyempurnaan," kata Danet.

"Pada saat itu, saya dan tim masih standby di Jakarta menunggu untuk melakukan penyempurnaan/pemeliharaan yang ternyata dengan diam-diam mobil sudah dibawa ke Jogja dibawah pimpinan pak Amik. Kami dibodohi dan dibohongi ketika menunggu di Jakarta," sesalnya.

"Kami masih sangat menyesalkan pembongkaran kendaraan yang dilakukan oleh tim pak Dahlan Iskan (dikepalai oleh pak Amik/keponakan pak Dahlan) dan Kupu-Kupu Malam tanpa sepengetahuan kami. Pembongkaran ini juga mengakibatkan berubahnya banyak system kendaraan mulai dari rem, dua airbag (pengemudi dan penumpang), power steering, battery system dan battery monitoring system serta lainnya," ujar Danet.

Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam jumpa pers beberapa hari lalu menyebutkan, timnya tidak melakukan modifikasi apa pun pada Tucuxi dan tidak membongkar untuk mencuri teknologi Tucuxi.

"Apanya yang mau dicuri? Ini bukan modifikasi, ini reparasi, reparasi dari kekurangan-kekurangan yang juga sudah saya sampaikan kepada beliau," tutur Dahlan kepada para wartawan di Cafe Galery Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM ) Jl. Cikini Raya No. 72 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013).

Menurutnya, timnya hanya sekedar memperbaiki beberapa komponen yang dinilainya mengalami masalah saat dilakukan pengujian di Senayan beberapa waktu lalu.

"Pembongkaran itu hanya memastikan dan memperbaiki beberapa komponen saja. Terutama mereparasi rem agar lebih kuat. Jadi saya bukan mencurinya tapi mereparasi rem lebih tepatnya," katanya.

Sumber : oto.detik.com

Puluhan Penjual Pisang Epe Unjuk Rasa di DPRD Makassar

Ilustrasi unjuk rasa                                                                              photo detik
Puluhan penjual pisang epe yang mangkal Pantai Losari, Makassar, melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Makassar, Rabu (16/1/13) pukul 11.20 wita.








Didampingi aktifis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel, pedagang kaki lima ini, menuntut pertanggunganjawab Satpol PP Kota Makassar terkait tindakan perampasan barang dan kekerasan terhadap pedagang pisang epe yang dilakukan personel Satpol PP beberapa waktu lalu.

Penjual epe ini, meminta DPRD berpihak kepada mereka yang telah mengalami penindasan serta memberi solusi atas persoalan mereka agar tenang dalam mencari nafkah di Pantai Losari. Pedagang ini mengaku tidak tenang selama sering diburu dan diurus dari pantai landmark Kota Makassar itu.

Sumber :makassar.tribunnews

"Melumpuhkan Situs", Metode Unjuk Rasa yang Sah?

Unjuk rasa buruh di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (15/1).
Distributed Denial of Service atau DDoS adalah salah satu teknik yang dipakai untuk melumpuhkan sebuah situs dari jarak jauh sehingga dia tidak bisa memberikan layanan kepada pengguna yang seharusnya.

Metode yang kerap dipakai oleh komunitas Anonymous untuk melumpuhkan situs yang disebut "musuh bersama" bahkan sudah diajukan untuk menjadi metode protes yang diakui layaknya mogok kerja atau boikot.

Petisi untuk mengakui DDoS ditemui pada situs pemerintah Amerika Serikat (Whitehouse.gov) yakni meminta pemerintahan Barack Obama untuk mengakui DDoS sebagai cara yang sah dalam berunjuk rasa. Pemohon petisi ini beralasan bahwa DDoS bukanlah bentuk dari peretasan (hacking).

Oleh para pemohon petisi, DDoS dianalogikan dengan gerakan occupy yang juga marak dipakai aktivis yakni menduduki sebuah tempat dengan cara mengerubungi sebuah gedung sehingga tampak seperti sudah diduduki.

Sama halnya dengan DDoS, metode tersebut dilakukan dengan membanjiri server dengan permintaan koneksi sehingga kecepatannya berkurang hingga lumpuh sama sekali.

"Sebagai bagian dari petisi ini, mereka yang telah dipenjara karena terlibat dalam praktek DDoS seharusnya segera dilepaskan dan segala catatan terkait itu untuk diputihkan," ujar pernyataan tersebut.

Petisi tersebut menjadi bagian dari 246 proposal yang diunggah ke dalam situs. Dibuat pada 7 Januari 2013, petisi ini baru dianggap serius bila berhasil mengumpulkan dukungan sampai 30.000 nama.

Banyak pihak boleh saja menganggap petisi ini sebagai bahan olok-olok. Namun, sampai Selasa (15/1) ini, mereka berhasil mengumpulkan 4.591 dukungan dan masih harus mendapatkan 20.409 lagi.

Sumber : kompas

PNS Malas Dilapor ke Bupati

Ilustrasi  m.jpnn.com
BANGKEP - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Sulawesi Tengah telah menyetorkan tujuh nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang suka bolos kurun waktu November - Desember 2012. Sekretaris BKD Bangkep Yusdin N Abas S Sos, mengemukakan, enam nama PNS tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Enam nama tersebut berasal dari beberapa SKPD. Sayangnya PNS yang akan dikenakan sanksi hanya dari eselon III dan IV saja.

Yusdin mengatakan, tujuh PNS itu, tiga di antaranya melakukan pelanggaran disiplin berat dimana PNS yang digaji dari uang rakyat itu sudah bolos selama sebulan.

Tiga PNS yang dikenakan pelanggaran disiplin berat ialah Asmania Pandjili dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkep. Asmania bolos hampir sebulan dan akan dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Kemudian Sri Damayani Mamonto SE dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Wa Poppy, staf di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keduanya sama-sama dikenakan hukuman disiplin berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Selain tiga PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat, ada juga PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang. Yaitu Yuniarti Hap, staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkep dan Fitriani Lawaro staf Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkep. Keduanya dikenakan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama tiga tahun. Bahkan staf di Inpesktorat Siti Nirta juga dikenakan pelanggaran disiplin sesuai PP 53 dengan hukuman sedang, berupa penundaan gaji berkala selama setahun.

Yusdin mengatakan, nama-nama PNS itu telah disetor ke Bupati Bangkep untuk diporses lebih lanjut. "Mereka akan dipanggil oleh bupati nanti," ujarnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Bangkep, Herto, mengatakan, bupati harus tegas menindak PNS yang suka bolos. Sekaligus sikap tegas bupati itu akan menjadi contoh bagi PNS lainnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin. "Kalau hukuman itu dianulir bupati, sama saja bupati tidak peduli dengan kedisiplinan pegawainya," ujarnya.

Herto menambahkan, bupati jangan cuma berani menindak PNS yang golongannya rendah. "PNS eselon IV itu cuma anak buah saja. Kabagnya, Kabid dan juga kepala dinas perlu ditegur kalau kurang disiplin.

Sumber : jpnn

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Morowali



Ketua MK Mahfud MD                                                   photo fhuk.unand.ac.id

Permohonan sengketa Pilkada Morowali yang di ajukan oleh pasangan calon H. Ahmad H. Ali – Jakin Tumakaka yang mendalilkan ditemukannya pelaksanaan pemilu yang diwarnai kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan kolaboratif, menghasilkan putusan  MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang  Pilkada Morowali. 

Dilansir dari antaranews.com, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilada Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
 “Pemungutan suara ulang Pilkada di seluruh TPS Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengkikutsertakan pasangan Andi Muhammad – Saiman Pombala,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa.

Selain itu MK juga membatalkan keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2012 bertanggal 7 Desember 2012.
Pemohon mengungkapkan adanya pelanggaran di antaranya permasalahan DPT, adanya politik uang, keterlibatan PNS serta perbuatan melawan hukum KPU yang sengaja meloloskan pasangan Andi Muhammad – Saiman Pombala yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Namun putusan MK ini hanya menerima dalil perbuatan melawan hukum yakni KPU yang sengaja meloloskan pasangan Andi Muhammad – Saiman Pombala. Sementara untuk pelanggaran lain dinyatakan tidak beralasan hukum.
Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Harjono, KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.
Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat telah melukai hak pilih warga dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta komposisi perolehan suara para pasangan calon.
“Demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum, maka mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberikan kesempatan warga negara untuk mempergunakan hak politiknya secara benar dan adil,” kata Harjono.
Pilkada Kabupaten Morowali yang dilakukan Selasa 27 November 2012, diikuti lima pasangan calon, masing-masing pasangan Burhan Hamading-Huragas Talingkau, Anwar Hafid-Sumisi Marunduh, Andi Muhammad-Saiman Pombala, H. Ahmad H Ali-Jakin Tumakaka dan Chaeruddin N Zen-Delis Hehi.

Pasangan Anwar Hafid-Sumisi Marunduh yang didukung oleh Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak, yakni 52.897 suara (42,25 persen), pemohon (Ahmad-Yakin) mendapatkan 25.898 suara (22,15 persen), pasangan Chaeruddin N Zen-Delis Hehi memperoleh 24.283 (20 persen), pasangan Andi Muhammad-Saiman Pombala sebanyak 8.533 suara (7,30 persen) dan pasangan Burhan Hamading-Huragas Talingkau hanya memperoleh 5.289 suara (2 persen).

Tangani Pelanggaran Adat, Aceh Bentuk Polisi Adat

Pemandangan perempuan berbusana ketat yang masih kerap dijumpai di Aceh.
 Pemerintah Kota Banda Aceh segera membentuk polisi adat untuk ditempatkan di gampong-gampong (desa-desa) yang dianggap rawan maksiat dan pelanggaran norma-norma tertentu. Tujuan pembentukkan polisi adat ini, untuk menyelesaikan semua permasalahan yang menyangkut dengan pelanggaran adat dan norma.

Demikian dikatakan Wali Kota Banda Aceh, Mawardy Nurdin seusai melantik pengurus Majelis Adat Aceh untuk Kota Banda Aceh periode 2013-2017 di aula Pemkot Banda Aceh, Selasa (15/1/2013). Petugas polisi adat yang akan tampil dengan pakaian khas dan khusus ini akan direkrut dari kalangan tokoh adat dan orang yang disegani serta dihormati di gampong (desa).

"Sejauh ini, kita sudah punya Satpol PP dan Polisi Syariat (WH), mungkin belum mampu menjalankan tugas dengan maksimal, karena banyak hal yang ditangani. Selain itu, banyak pula laporan yang masuk bahwa banyak masyarakat kurang menghargai mereka, mungkin karena mereka dari kalangan anak muda dan PNS," ujar wali kota lagi.

Oleh karena alasan-alasan tersebut, tambah Mawardy Nurdin, pemerintahan Kota Banda Aceh, membutuhkan polisi adat, yang nanti akan menangani pelanggaran-pelanggaran adat dan norma. Untuk tahap awal, polisi adat akan ditempatkan di Kecamatan Syiah Kuala dan Meuraxa.

Senada dengan itu, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Badruzzaman Ismail, mengatakan, pihaknya sangat mendukung program Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk polisi adat. Menurut Badruzzaman, sejauh ini banyak pelanggaran adat di gampong hanya diganjar pidana ringan. Dan, keberadaan polisi adat penting untuk segera dibentuk agar adat tidak hilang dalam masyarakat.

"Kami sangat mendukung program ini. Dengan adanya polisi adat, setiap ada pelangaran di gampong bisa diselesaikan oleh gampong itu sendiri, dan bisa menyelesaikan sesuai adat yang berlaku," katanya.

Sumber : kompas

Belasan Ribu Warga Manado Rawan HIV/AIDS

Image 92q.com
Manado: Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Manado menyatakan, sekurangnya terdapat  11.844 populasi kunci atau orang rawan tertular HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara itu.

"Populasi kunci di Manado terdiri atas enam kelompok yang dipetakan berdasarkan tempat beraktifitasnya,"kata Pengelola Program KPA Manado, Sonny Winda, di Manado, Rabu (16/1).

Keenam populasi kunci tersebut adalah Wanita Pekerja Seks Langsung (WPSL) sebanyak 831 orang, Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung (WPSTL) 1.190, Laki-laki Beririsiko Tinggi (LBT) 7.520, Wanita pria (Waria) 483, Laki-laki seks dengan laki-laki 1.360 dan pengguna narkoba  suntik (penasun) 460 orang.

Winda menjelaskan, berdasarkan pemetaan dan konfirmasi data yang dilakukan sepanjang 2012, populasi kunci ini terbanyak berada di Kecamatan Wenang sebanyak 7.041 orang minus penasun, kemudian di Sario dengan jumlah 1.415 orang dan Malalayang 1.123 orang.

"Setelah itu berturut-turut kecamatan Tikala sebanyak 780 orang, Wanea 507, Tuminting 285, Singkil 281 orang, Paal Dua 202 orang, Mapanget 170 orang
dan Bunaken 40 orang," kata Winda.

Ia menjelaskan KPA melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pendataan pemetaan tersebut, sehingga mudah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan virus berbahaya tersebut.

Staf logistik KPA Manado, Joni Wuisan mengatakan, dari pemetaan tersebut, memang ditemukan ada lokasi yang tak memiliki beberapa populasi kunci, seperti penasun, LSL, Waria, dan WPS TL, karena yang bersangkutan beraktivitas atau melakukan operasinya di tempat  lain.

"Karena itu, maka mereka terpetakan di lokasi lain, namun sebenarnya mereka berdomisili di wilayah lain, seperti LBT kebanyakan di Wenang karena di sini ada  hot spot yang menjadi tempat transksi dan eksekusi, begitu juga penasun banyak di Sario, karena berdekatan dengan RS sehingga banyak yang memilih ke situ," kata Wuisan.

Sebab ia mengatakan, untuk mencegah penularan baru, maka KPA Manado melakukan sosialisasi pencegahan dan pembagian kondom secara berkelanjutan di seluruh hot spot serta sekolah-sekolah, untuk mencegah penularan virus mematikan tersebut.

"KPA juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di sejumlah tempat hiburan malam di Manado agar para pengusaha maupun pelaku hiburan malam sadar risiko dan mau melakukan pencegahan dan penanggulangan bersama," kata Wuisan.

Sumber : www.metrotvnews.com

Jangan Coba-Coba Merokok Sembarangan Di Depok!

Islamedia - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menerapkan larangan merokok dan membuang sampah di sembarang tempat. Aturan itu juga disertai sanksi denda bagi warga yang nekat.

"Bagi warga Depok yang memiliki kebiasaan merokok dan membuang sampah di sembarang tempat harus meninggalkan kebiasaan itu. Sebab, sanksi berupa denda hingga pasang badan penjara telah menanti per 2 Januari 2013," kata Nur Mahmudi di Depok, Minggu (13/1).

Pemberlakuan ketentuan itu, kata Nur Mahmudi, setelah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang larangan merokok dan tentang larangan membuang sampah yang diusulkan telah disetujui DPRD Depok pada Desember 2012

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012, Pemkot Depok menerapkan sanksi denda maksimal Rp50 juta bagi warga yang terbukti merokok di kawasan tanpa rokok. Ada tujuh tempat yang tidak diizinkan merokok. "Ketujuh tempat itu ialah rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, tempat anak bermain, tempat umum, armada angkutan umum, dan tempat kerja. Pokoknya, di tujuh tempat larangan itu tidak dibolehkan merokok," jelasnya.

Menurut Nur Mahmudi, penerapan larangan merokok dan membuang sampah dilakukan dengan tanpa terkecuali. Karena larangan terhadap kedua hal itu telah diatur di dalam peraturan daerah sebagai payung hukum yang mengatur penetapan kawasan bebas asap rokok dan melakukan pembuangan sampah disembarang tempat.

"Siapapun dia, jika tertangkap tangan dan terbukti merokok. Siapapun orangnya kalau terbukti membuang sampah disembarang tempat jika terbukti dikenakan sanksi berupa denda," tegasnya.

Menurut dia, maksud perda kawasan tanpa rokok adalah untuk terciptanya sehat nyaman pelaksanaan ibadah, proses belajar mengajar, armada angkutan umum, tempat anak bermain, tempat kerja. Selain itu, adalah untuk mengurangi jumlah perokok pemula dan mengurangi efek samping yang ditimbulkan asap rokok pada orang lain.

Sedangkan perda tentang larangan membuang sampah pada yang bukan tempatnya diharapkan bisa mencegah perilaku warga Kota Depok yang suka membuang sampah sembarangan. Perda tersebut muncul setelah banyaknya lahan tidur di Kota Depok yang dimanfaatkan warga Kota Depok untuk membuang sampah.

Dalam perda itu, warga yang membuang sampah di sembarang tempat juga terancam denda Rp50 juta. Selain lahan tidur, warga Kota Depok juga dilarang membuang sampah di selokan dan saluran air yang bisa berdampak banjir di jalanan dan perumahan di Kota Depok.

"Perda ini adalah salah satu upaya untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan di luar tempat penampungan sampah yang ada. Pemkot Depok berharap tempat pembuangan sementara (TPS) liar tidak bermunculan lagi di Kota Depok. Sebagai pengawasnya, Pemkot Depok akan melibatkan warga dan komunitas pencinta lingkungan.

Sumber : pksriau.org

5 Konsep Cemerlang Stadion Jakarta yang Akan Dibangun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun stadion di Taman BMW senilai Rp 1,05 triliun. Stadion yang akan dibangun menggunakan desain menyerupai bentuk sorban. Stadion ini direncanakan sebagai home base Persija Jakarta.

Photo : infojkt
Dengan kapasitas 50 ribu penonton, stadion ini akan menjadi kebanggaan warga Jakarta setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kapasitas sekitar 80 ribu penonton. Stadion BMW ini juga akan dilengkapi dengan taman di area sekelilingnya. Berikut 5 kehebatan stadion yang akan segera dibangun pada era Gubernur Jokowi itu, seperti disampaikan Tiyok Prastyoadi, arsitek yang memenangkan sayembara desain pembangunan Stadion BMW.

1. Ornamen Betawi
Bentuk lilitan sorban tersebut, awalnya memang terinspirasi niatan membuat stadion bertaraf internasional tanpa mengurangi kultur budaya. Selain sorban merupakan ciri khas Betawi, rupanya logo olimpiade berbentuk ring merupakan inspirasi dalam pembuatan bangunan stadion tersebut.
Ring dalam balok sorban yang nantinya akan melilit di atas stadion itu memiliki arti dinamis. Selain memiliki arti, lilitan sorban tersebut juga memiliki fungsi untuk pembangunan stadion BMW nantinya.
Jokowi juga meminta ornamen Betawi di beberapa tempat stadion, misalnya pintu masuk.

2. Hemat energi
Jokowi juga meminta setiap lahan yang tersisa di sekitar stadion dipergunakan untuk lahan hijau. Rencananya, untuk pengelolaan stadion, akan dibangun juga filter pengelolaan air, lampu hemat energi dan juga pusat olahraga air yang berpusat di pinggir Danau Sunter.
“Arahan gubernur juga menginginkan agar di sekitar danau dihijaukan. Jadi nantinya pemakaian air didaur ulang, lampu-lampunya hemat, intinya air bersih, masalah energi, air, penghijauan itu sendiri, kebersihan pengunjung dan penggunaan energi sehemat mungkin,” tandas Tiyok.

3. Taman hijau
Stadion di Taman BMW tersebut akan dipenuhi oleh banyak taman dan pepohonan. Di atas tanah 66 hektar, rencananya 30 hektar diperuntukkan untuk pembangunan taman hijau. Sedangkan 30 hektar lagi akan diisi oleh Taman Wisata Air.
Empat taman yang rencananya akan dibuat di Stadion BMW itu adalah taman olahraga, taman wisata air, taman tropis dan juga taman edukasi. Seperti umumnya stadion di negara Eropa, lanjut Tiyok, yang sudah memiliki standar stadion FIFA, jika nantinya stadion tersebut tidak dipergunakan untuk ajang laga internasional ataupun lainnya, taman tersebut bisa digunakan warga untuk berwisata dan juga belajar.

4. Parkir basement
Tidak seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion BMW nantinya akan dibangun di atas perparkiran. Sehingga,  stadion BMW tidak seperti stadion yang sudah ada sebelumnya menggunakan taman sebagai lahan parkir. Rencananya, di basement akan memuat parkiran sebanyak 5.000 mobil dan juga 1.000 sepeda motor.
Lahan terbuka juga bisa dimanfaatkan untuk menampung pengunjung yang tidak bisa masuk ke dalam stadion. Semisal, jika stadion dipergunakan untuk ajang laga internasional, jika pengunjung ada yang tidak bisa masuk, panitia bisa mempergunakan berbagai sudut untuk membuka ajang nonton bareng.

5. Lapangan latihan standar FIFA
Stadion ini dilengkapi dengan dua lapangan latihan standar FIFA. Sesuai standar FIFA, kalau ada stadion, harus ada dua lapangan pemanasan. Stadion ini juga punya dua pintu masuk, pintu utama keluar dan masuk untuk tuan rumah dan juga pintu untuk tim lawan yang gunanya juga untuk mencegah bentrok. Stadion ini juga dirancang terkoneksi dengan transportasi kereta api dan ruas tol.

Sumber : infojkt

Powered by Blogger.