Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir dalam Program Temu 1.000 Arsitek Jakarta di Hotel Mercure, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012). Acara ini digelar oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam rangka menentukan arah pembangunan Jakarta.

Dengan tajuk acara "Bertemu, Berbagi, Bersinergi" ini, Jokowi dijadwalkan memberikan keynote speaker-nya sekaligus meresmikan acara yang juga dimeriahkan oleh pameran foto dan stan lain seputar arsitektur.

Melihat fenomena pertumbuhan konstruksi di Jakarta yang sangat tinggi, pengurus IAI Jakarta berharap dapat merumuskan berbagai kesepakatan yang konstruktif setelahnya, antara lain merumuskan peran strategis arsitek dalam membantu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta 2030, merumuskan pemikiran terhadap konsep kampung susun, konsep arsitektur Betawi dan lainnya dalam rangka mendukung visi pembangunan Jakarta Baru. Selain itu, diharapkan juga lahir kesepakatan pedoman untuk panduan standar minimum honorarium jasa arsitek di wilayah DKI Jakarta.

"Saat ini, kami sengaja mengundang Pak Jokowi untuk memberikan pandangannya tentang Jakarta di masa depan," kata Ketua IAI Jakarta Her Pratama di lokasi acara.

Sumber : kompas.com

Sampul depan buku Indonesia Tanpa Liberal.

JAKARTA -- Propaganda budaya liberal menyebabkan terjadinya degradasi nilai sosial di kalangan remaja. Maraknya fenomena seks bebas di kalangan remaja jadi salah satu dampak dari propaganda kaum liberal. 
"Kondisi ini memengaruhi kepribadian remaja. Remaja pun jadi mengalami bias moral dalam karakter dan kepribadian," ujar Direktur Teenager Training Center Ustad Abdul Kohar.
Menurut Abdul Kohar masuknya pemikiran barat tanpa tersaring membuat remaja di Indonesia kerap dilanda masalah psikologis dan dangkal secara akidah. Hasilnya, tindakan mereka jauh dari nilai-nilai agama seperti seks bebas antara wanita dan laki-laki, narkoba, aborsi, tawuran pelajar, dan minum minuman keras (miras).
"Diperlukan redefinisi nilai moral untuk mengatasi sejumlah permasalahan pemuda tersebut. Terutama dalam mengembalikan nilai-nilai keislaman yang komprehensif dengan melandaskan pada pedoman Alquran dan sunah,"
Untuk itu, diperlukan tiga cara untuk menyelamakan remaja Indonesia. Ketiga cara itu adalah pembinaan keluarga, pendidikan agama, dan sanksi moral. "Perlu sanksi moral dalam menghadapi penyimpangan atau pelanggaran. Pasalnya, penerapan sanksi hukum tidak cukup dalam memberikan tekanan," Penerapan sanksi sosial dinilai lebih evektif dalam menimbulkan efek jera.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pernah merilis perilaku seks bebas remaja dari penelitian di empat kota, yakni Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya. Hasil yang didapat sebanyak 35,9 persen remaja, atau sebanyak 21 juta pemuda pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

Sumber : republika.com

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyatakan bahwa berkurangnya minat kalangan muda untuk menjadi tenaga ahli di bidang teknik dapat mengancam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi Indonesia, namun ironisnya minat kalangan muda untuk menjadi tenaga ahli di bidang teknik justru menurun," kata Ketua Umum PII, Bobby Gafur Umar, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Dalam Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-30 di Phnom Penh, Kamboja, Senin (18/12), dia mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk membangun infrastuktur di Indonesia, dan sampai saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi tantangan besar untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.

"Kami juga memahami bahwa infrastruktur merupakan komponen kunci dalam upaya untuk menarik investasi lebih besar bagi ekspansi ekonomi Indonesia," katanya.

Peringkat Indonesia dalam pengadaan infrastruktur masih rendah, dan berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), untuk kualitas infrastruktur jalan, Indonesia hanya berada di peringkat 105 pada tahun 2008, peringkat 95 pada tahun 2009, peringkat 84 pada tahun 2010 dan peringkat 83 pada 2011.

Bobby menjelaskan, salah satu tantangan Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang punya kompetensi untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.

"Minat kalangan muda Indonesia terhadap teknologi justru menurun saat kami di Indonesia sedang berusaha keras menggenjot pembangunan infrastruktur," katanya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi profesional dan pendidikan tinggi di bidang teknik sebanyak 2, 75 juta orang hingga tahun 2025.

"Angka tersebut bisa dicapai jika Indonesia dapat mencetak sumber daya manusia lulusan pendidikan teknik sebanyak 57 ribu per tahun pada 2015 hingga 163,5 ribu per tahun pada 2025," kata Bobby.

Sebagai catatan, lanjutnya, saat ini hanya ada sekitar 750.000 insinyur dari berbagai bidang di Indonesia.

"Jumlah insinyur di Indonesia, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, hanya mencapai 164 orang per satu juta penduduk dan sangat kurang. Harus ada upaya serius untuk mencetak insinyur yang lebih banyak," katanya.

Tahun 2010, sumber daya manusia Indonesia pada bidang teknik dengan kualifikasi tinggi hanya mencapai 7,2 persen.

"PII memperkirakan Indonesia harus mencetak sedikitnya 185 ribu sarjana teknik per tahunnya pada tahun 2025 agar tujuan pembangunan infrastruktur tercapai," kata Bobby.

Sumber : http://www.antaranews.com

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada semester I-2012 menunjukkan ada dana sekitar Ro 25,8 triliun yang dibayarkan pemerintah ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Dituding telah melakukan penyetoran dana ke IMF, sementara Indonesia sudah tidak lagi bergantung ke IMF, ini jawaban dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

"Berkenaan dengan munculnya beberapa pemberitaan di media massa terkait
adanya setoran oleh Indonesia sebesar Rp25,8 Trilliun IMF, dapat dijelaskan bahwa Indonesia tidak melakukan setoran kepada IMF sebesar Rp25,8 trilliun sebagaimana diberitakan," kata Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers, Selasa (18/12/2012),

Nilai sebesar Rp25,8 trilliun di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 30 Juni 2012 tersebut adalah posisi jumlah akumulasi surat janji bayar (promissory note atau PN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai settlement/penyelesaian atas revaluasi modal Indonesia di IMF.

Indonesia, sebagaimana juga seluruh negara anggota IMF, memiliki kuota IMF sebesar 0,96%. Sebagaimana dinyatakan dalam Article of Agreement (Anggaran Dasar) IMF bahwa pelunasan kuota atau modal oleh negara-negara anggota IMF termasuk Indonesia pada IMF dilakukan dalam bentuk pembayaran 25% saham (kuota). Yakni dengan mata uang khusus IMF (Special Drawing Rights atau SDR) dan 75% saham pelunasan kewajibannya dalam bentuk PN dengan mata uang negara setempat (Rupiah untuk Indonesia).

Secara berkala setiap tahunnya (per April), modal dalam rupiah yang senilai promissory note disesuaikan dengan kurs SDR. Dalam hal mata uang negara pemilik modal mengalami depresiasi terhadap SDR, maka negara anggota itu termasuk Indonesia, menerbitkan tambahan PN senilai selisih depresiasi.

Sebaliknya, apabila Rupiah mengalami apresiasi terhadap SDR, maka sebagian promissory note senilai jumlah apresiasi akan ditarik oleh Pemerintah. Seluruh promissory note disimpan oleh Bank Indonesia dan tidak diserahkan kepada IMF, sehingga tidak ada proses setoran seperti dalam pemberitaan itu.

Nilai promissory note sebesar Rp 25,8 trilliun di atas juga dibarengi dengan tambahan modal Indonesia di IMF sejumlah yang sama, sehingga secara netto tidak ada outflow sama sekali. Pencatatan tersebut dalam LKPP sesuai dengan standar akuntansi sebagai wujud good governance dan transparansi.

Posisi promissory note dan juga nilai saham Indonesia dalam Rupiah setiap tahunnya tercantum dalam LKPPdan laporan lainnya kepada institusi terkait termasuk Badan Pemeriksa Keuangan,sehingga bukan suatu pelaporan yang baru seperti yang diberitakan itu.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com

PEMALANG - Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pemalang, di Bulan November 2012 angka kasus perceraian dikalangan PNS terus meningkat menjadi 20 perkara. Faktor utama penyebab meningkatnya angka perceraian ini yaitu ekonomi.

Pengadilan Agama mencatat, pada bulan November angka kasus perceraian keseluruhan lebih besar dibandingkan Bulan Oktober. Dari data yang dihimpun perkara yang diterima mencapai 296 sedangkan yang diputus 303. Faktor penyebab kebanyakan ekonomi yang mencapai angka 128 sedangkan tidak tanggung jawab 100, tidak ada keharmonisan 9 dan krisis moral 6.

Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, Drs H Masykuri Haider SH melalui Sekretaris Panitera H Masjkour Sahli SHi, Senin (17/12) mengatakan, banyak faktor yang membuat angka perceraian ini terus meningkat, salah satunya karena jumlah pernikahan yang ikut naik. Penyebab lainnya banyak dipengaruhi orang ketiga (perselingkuhan) dan faktor ekonomi. 

“Sebagai hakim pasti berupaya untuk melakukan mediasi karena sudah menjadi kewajiban. Tapi kalau sudah tidak bisa didamaikan, ya sulit,” jelasnya.

Dilihat dari trendnya banyak kaum perempuan yang mengajukan cerai gugat suaminya. Salah satunya karena mungkin tidak kuat dengan kondisi ekonomi. Selain itu juga perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat bisa mencapai dua kali lipat. Akan tetapi banyak faktor yang membuat cerai gugat lebih dominan. Dengan meningkatnya pemahaman kaum perempuan, maka mereka lebih memilih menggugat duluan ketimbang digugat suaminya.

Sementara Leny warga Taman Asri salah satu penggugat cerai suaminya mengakui bahwa dirinya menggugat cerai suaminya karena faktor ekonomi, ” saya kesini untuk menggugat cerai  suami yang saat ini sudah punya istri lagi dan sudah hampir satu tahun tidak menafkahi keluarga, “ ujarnya yang mengaku suaminya bekerja di Inspektorat.

Sumber : http://www.jpnn.com

PT Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menyepakati royalti emas sebesar 4 persen. Namun, Freeport belum menyepakati poin renegosiasi terkait pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan saat ini pemerintah telah mengalami kemajuan untuk terus melakukan renegosiasi Kontrak Karya (KK). "Ada kemajuan. Kita kan memang pengennya banyak," ujar Thamrin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/12).
Thamrin menegaskan saat ini Freeport telah menyetujui poin renegosiasi terkait pembagian royalti pemerintah. "Freeport sudah mau hampir 4 persen (royalti). Kita melihat masih minta harus naik lagi. Jadi lebih dari 1 persen mereka sudah mau. Tapi yang lainnya (poin renegosiasi) masih dilihat lagi," tegasnya.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia masih buntu di bagian royalti. Sementara untuk pembangunan smelter sudah disetujui dengan studi kelayakan terlebih dahulu.

Sumber : merdeka.com

Foto: bd/ant

Kemenristek menggagas Kedai Informasi Kopi Gayo yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kopi nomor satu dunia itu dapat dengan mudah memperolehnya.

Foto: Kemenperakraf

Jakarta - Tiga puluh ikon kuliner tradisional Indonesia sudah resmi diperkenalkan. Memilih makanan tradisional yang jumlahnya ratusan dari 33 propinsi bukan pekerjaan mudah. Bagaimana pemilihan ini dilakukan? Apa yang akan dilakukan dengan 30 ikon kuliner ini?

Mengingat pesatnya perkembangan hubungan global antar negera, pastinya Indonesia perlu identitas budaya khususnya kuliner. Dengan penentuan makanan tradisional sebagai ikon nasional memudahkan promosi ke pasar global. Kuliner lokal jadi mudah dikenali di antara beragam kuliner dunia.

Untuk menentukan makanan daerah yang pantas jadi ikon nasional tentulah bukan pekerjaan mudah. Untuk itu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk kelompok kerja yang bertugas membuat inventaris hidangan tradisional Indonesia.

Setelah didapatkan 70 hidangan tradisional yang dianggap pantas jadi ikon, barulah diadakan uji rasa dan penyaringan kembali. Adapaun kriteria pemilihannya antara lain, kemudahan mendapatkan bahan, dikenal secara luas oleh masyarakat dan ada pelaku profesional yang membuatnya selain ibu rumahtangga.

Dari 30 ikon kuliner yang terpilih ini diujirasa sehingga memiliki resep yang baku dan bisa dibuat di mana saja. Terdiri dari makanan pembuka, utama dan dessert. Dari 30 ikon ini diharapkan bisa disusun set menu a la Barat dan bsia disajikan dalam jamuan negara atau acara istimewa di dalam dan luar negeri.

Berikut ini daftar 30 ikon kuliner tradisional Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kemenparekraf Jum'at (14/12):

1. Ayam Panggang Bumbu Rujak
2. Gado-Gado Jakarta
3. Nasi Goreng Kampung
4. Serabi Bandung
5. Sarikayo Minangkabau
6. Es Dawet Ayu Banjarnegara
7. Urap Sayuran Jogjakarta
8. Sayur Nangka Kapau
9. Lunpia Semarang
10. Nagasari Jogjakarta
11. Kue Lumpur Jakarta
12. Soto Ayam Lamongan
13. Rawon Surabaya
14. Asinan Jakarta
15. Sate Ayam Madura
16. Sate Maranggi Purwakarta
17. Kalpertaart Manado
18. Tahu Telur Surabaya
19. Sate Lilit Bali
20. Rendang Padang
21. Nasi Tumpeng
22. Orak-arik Buncis Solo
23. Pindang Patin Palembang
24. Asam Padeh Tongkol Padang
25. Nasi Liwet Solo
26. Es Bir Pletok Jakarta
27. Kolak Pisang Ubi Bandung
28. Ayam Goreng Lengkuas Bandung
29. Laksa Bogor
30. Kunyit Asam Solo

Sumber : http://food.detik.com

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dijadwalkan akan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto dengan kapasitas 2x125 Megawatt (MW), di Desa Punagaya, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (19/12).

 ”Insya Allah,  Menteri  ESDM Jero Wacik akan meresmikan PLTU milik PT Bosowa Energy tersebut  hari Rabu besok,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Bosowa Erwin Aksa di Jakarta.

Erwin menambahkan, peresmian PLTU tersebut juga akan dihadiri oleh Duta Besar Cina untuk Indonesia, Liu Jianchao.

PT Bosowa Energy merupakan anak usaha Bosowa dan PT SSP (Sumberenergi Sakti Prima) yang mengoperasionalkan PLTU Jeneponto. PLTU Jeneponto tahap pertama ini dibangun dengan nilai investasi sekitar 250 juta dolar AS.

“Pembangunan PLTU ini hingga masuk ke sistem jaringan distribusi PLN lebih cepat enam bulan dari target yang direncanakan 30 bulan,” ungkap Erwin.

Erwin mengatakan, setelah menjalani firing dan steam blowing atau uji coba mesin beberapa kali, PLTU ini telah dinyatakan beroperasi secara penuh dan berfungsi dengan baik.

Sumber : http://www.republika.co.id

Ilustrasi bentrokan (Ant)

Bora: Bentrokan antarwarga pecah di Kecamatan marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (17/12) pagi. Aksi saling serang ratusan warga mengakibatkan lalu lintas di jalan poros Palu-Bangga lumpuh total.

Bentrokan terjadi antara warga dari dua desa yaitu Binangga dan Beka. Mereka saling serang di wilayah Desa Sibedi. Warga setempat tak terima desa mereka menjadi ajang bentrokan yang mengakibatkan trauma.

Senjata rakitan tradisional dumdum digunakan dalam aksi tersebut. Ada pula warga yang menggunakan senapan angin, busur, panah, parang, dan tombak.

Penyebab bentrokan belum dapat dipastikan. Sementara polisi menyelidiki kejadian itu. Namun, polisi kesulitan melokalisasi area bentrokan.

Peristiwa itu bukan kali petama di Sigi. Enam hari silam, warga dua desa tersebut juga bentrok. Namun, warga belum mengupayakan perdamaian.

Sumber : http://www.metrotvnews.com

Burung kakak tua, ilustrasi

TERNATE -- Penangkapan liar membuat sejumlah burung endemik di Provinsi Maluku Utara (Malut) diambang kepunahan.

"Burung endemik Malut seperti kakatua putih, kasturi ternate dan burung bidadari disinyalir populasinya semakin berkurang, akibat maraknya penangkapan itu," kata Djafar, seorang pemerhati lingkungan di Malut, Ahad (16/12).

Kekhawatiran akan punahnya burung endemik di Malut, sesuai data hasil survei burung yang dilakukan sebuah badan konservasi dunia pada 1993 yang menyebutkan populasi burung kakatua putih tinggal 56 ekor per kilometer persegi. Tetapi hasil survei Yayasan Burung Indonesia pada 2007 populasinya tersisa lima ekor per kilometer persegi.

Menurut Djafar, jika pemerintah dan instansi terkait di Malut tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan dan mencegah berbagai aktivitas yang dapat mengancam kelestarian burung endemik Malut, terutama aktivitas penangkapan burung secara ilegal oleh masyarakat setempat, suatu saat burung itu hanya menjadi kenangan.

Dengan demikian perlu menjadi perhatian Pemerintah di Malut untuk mencegah kepunahan burung endemik, dengan memberikan izin kepada investor pertambangan dan perkebunan. Pemberian izin tersebut tidak mengorbankan lahan atau kawasan hutan yang selama ini menjadi habitat burung endemik Malut.

"Saya melihat Pemda di Malut selama ini ketika memberikan izin kepada investor pertambangan dan perkebunan, terkesan tidak memperdulikan lahan atau kawasan hutan yang akan menjadi lokasi pertambangan atau perkebunan merupakan habitat burung atau bukan. Hal seperti itu hendaknya jangan terulang lagi," ujar Djafar.

Djafar menilai Pemda di Malut sebaiknya mengeluarkan berbagai regulasi. Misalnya dalam bentuk peraturan daerah mengenai perlindungan burung endemik Malut untuk mendukung berbagai regulasi nasional, seperti undang-undang yang mengatur masalah hal itu.

Sosialiasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian burung terus diintensifkan dengan harapan masyarakat, terutama yang berada di sekitar hutan endemik Malut ikut bertanggungjawab menjaga kelestarian burung itu.

Burung kakatua putih dan burung kasturi Ternate, termasuk berbagai jenis burung paruh bengkok lainnya di Malut, selama ini banyak ditangkap untuk dijual secara ilegal ke berbagai daerah di Indonesia, seperti ke Pulau Jawa dan Bali, bahkan diselundupkan ke Filipina.

Sumber : republika.co.id

Petugas dari Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan menunjukan merek bakso yang mengandung daging babi di mobil laboratorium, Tomang, Jakarta Barat, Jumat (14/12). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Majelis Ulama Indonesia akan mencabut sertifikasi halal produk bakso babi buatan Perusahaan Dagang (PD) Usaha Food 'Planetaria 56'. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma'ruf Amin menuturkan ada dua kemungkinan penyebab produk itu mendapatkan sertifikasi halal.

"Waktu dulu diperiksa tak mengandung babi, atau memang (sertifikat) dipalsukan,” kata Ma’ruf ketika dihubungi Ahad, 16 Desember 2012. Lihat: Bakso 'Babi' Planetaria 56 Ada Label Halalnya.

Ma’ruf menuturkan ada kemungkinan waktu mendaftarkan sertifikasi halal, perusahaan tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal. Setelah mendapatkan, kata ia, perusahaan itu mengganti bahan. Kalau seperti itu, Ma’ruf dan Majelis akan mencabut sertifikasinya karena disalahgunakan.

Kedua, kata Ma’ruf, kemungkinan sertifikasi halal itu bisa juga dipalsukan. “Nanti akan saya cek kembali,” kata Ma’ruf. Jika terbukti palsu, majelis akan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Ma’ruf menjelaskan untuk mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan bakso sapi akan mengajukan bahan-bahanya, cara membuat dan memperoleh ke Majelis Ulama. Kemudian, Majelis akan melihat proses pembuatanya dan akan mengeluarkan sertifikasi halal jika memang layak. “Sertifikasi ini mempunyai jangka waktu dua tahun, setelah itu bisa mengajukan kembali untuk memperpanjang,” kata Ma’ruf. Selama dua tahun berlaku, Majelis Ulama akan melakukan inpeksi mendadak ke perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Suku Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta menemukan bakso sapi yang dioplos dengan daging babi bermerek Planetaria 56 yang beredar di Pasar Puri dan Pasar Tomang Barat. Bakso tersebut diberi label bakso sapi dan diberi label halal berwarna biru. Bakso tersebut diproduksi oleh PD Usaha Food yang bertempat di Tangerang, Banten. Baca juga: Daging bakso yang mengandung babi beredar luas di Jakarta.

Sumber : tempo.co