Haris melanjutkan, pendekatan kekerasan berlebihan yang dilakukan aparat Polda Sulteng kepada pihak yang dicurigai terlibat  aksi-aksi teror, menunjukkan polisi telah gagal menerapkan prinsip-prinsip HAM maupun menggunakan pendekatan-pendekatan profesional sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepolisian Republik Indonesia.

Haris menyebut contoh kasus pascapenembakan yang telah menewaskan empat anggota Brimob. Sesudah peristiwa, tim gabungan Polda Sulteng dan Densus 88 Anti Teror bergerak cepat melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga di Desa Kalora dan Tambarana, untuk mengejar pelaku penembakan. Pada operasi pengejaran tersebut, polisi menangkap 14 warga sipil, yang berprofesi sebagai guru dan petani.

Sejak penangkapan dan proses interogasi intensif di Polres Poso, mereka mendapatkan intimidasi, penyiksaan fisik dan bentuk-bentuk dehumanisasi yang brutal. Secara bertahap (26 dan 27 Desember 2012), tim penyidik Polri membebaskan mereka karena tidak terbukti terlibat pada penyerangan, yang menyebabkan tewasnya empat anggota Brimob.

Dalam catatan Kontras, Polda Sulteng di bawah kepemimpinan  Dewa Parsana, telah terjadi peningkatan eskalasi kekerasan di Poso dan beberapa wilayah Sulteng lainnya. Tercatat delapan anggota kepolisian yang bertugas tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Data ini  menunjukkan lemahnya perlindungan dan penerapan standar prosedur bagi anggota yang bertugas di wilayah rawan seperti Poso.

Di bidang penegakan hukum juga tidak terlihat adanya perkembangan penyelidikan dalam mengungkap berbagai kasus yang kerap meresahkan warga. Unsur pimpinan kepolisian  cenderung hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan publik.