Jakarta - Anggota DPR dinilai telah mempermalukan lembaganya sendiri, dengan kunjungan kerja (kunker) ke Jerman yang salah alamat.


Kunker itu dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait dengan UU Keinsyinyuran. Namun, kehadiran anggota Baleg ke Jerman untuk study banding ke Deutsches Institut fr Nrmung (DIN) dinilai salah alamat.

"Untuk kesekian kali anggota DPR mempermalukan lembaga yang terhormat tersebut. berdalih kunjungan kerja, anggota DPR ini pelesiran menggunakan uang rakyat. Meskipun menuai kritik dari rakyat nampaknya anggota DPR ini tetap bebal," tegas Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada INILAH.COM, Rabu (28/11/2012).

Menurut Sukron, wajar jika kemudian Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman mengawasi kunker tersebut. Sebab, seringkali kunker hanya dijadikan kedok saja.

Mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) ini juga menilai terlalu gegabah jika kemudian DPR menyerang balik PPI dengan tudingan tidak sopan atau upaya mendeskriditkan DPR. Sebab, apa yang dilakukan oleh PPI ini sebagai bentuk protes masyarakat.

Apalagi, ternyata terbukti kalau kunker yang dilakukan ke DIN sangat tidak siap dan tidak matang.

"Video yang di unggah oleh PPI di Jerman adalah bentuk kongrit protes pelajar terhadap pelesiran DPR tersebut. Toh tidah subtantif, dalam video tersebut kita lihat ketidaksiapan anggota DPR kita. Dan tidak ada relefansinya karena DIN bukan lembaga negara atau pemerintah. Dan DIN hanya lembaga yang mengurusi tentang standarisasi produk di Jerman," jelasnya.

PPI merekam aktivitas DPR selama berada di DIN dan mengunggahnya di situs YouTube. DIN adalah lembaga yang menangani standardisasi produk, bukan profesi keinsinyuran yang ingin diketahui anggota DPR. DIN tidak mengatur profesi/individu dari insinyur itu sendiri, melainkan menstandarkan produk dan proses dari berbagai bidang keteknikan di Jerman.

Pertemuan yang hanya berlangsung sekitar 2 jam itupun mendiskusikan informasi umum DIN saja. Misalnya, sejarah terbentuknya DIN di Jerman dan Eropa, prosedur kerja dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah Jerman, terutama di bidang sains dan teknologi.

Karena tidak ada hubungannya, dialog antara anggota Baleg dengan perwakilan DIN menjadi terkesan percuma. Misalnya, ketika anggota DPR bertanya apakah ada hukuman yang didasari oleh legislasi kepada pihak tertentu untuk proyek yang gagal di bidang keteknikan (misalanya, di bidang konstruksi, K3).

Pertanyaan itu dijawab perwakilan DIN dengan mengatakan bukan kapasitas DIN untuk menjawab pertanyaan itu. Sebab, banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu proyek. Selain itu dalam kerangka kebijakan sanksi untuk kegagalan proyek bukanlah sesuatu yang bisa didesain dengan absolut.

Lucunya, dalam tayangan video itu terlihat bahwa dialog tidak berlangsung cair. Sebab, dialog itu menggunakan perantara, yakni penerjemah. Padahal, pihak DIN berbicara menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman.

Lagi pula penerjemah itu ditunjuk dadakan begitu saja. Tidak direncakan terlebih dulu, seperti apa dialog akan berlangsung dan siapa yang menjadi penerjemah.

Kontan saja, penonton tayangan di YouTube melontarkan caci maki. Mereka heran, bagaimana mungkin anggota-anggota DPR itu tidak bisa memahami bahasa Inggris.

Usai pertemuan mereka langsung meluncur ke restoran Timur Tengah di Berlin, lalu ke KBRI dan kembali ke hotel. Satu hari di Berlin, para anggota DPR hanya menggunakan waktu efektif 2 jam mendengarkan presentasi di kantor DIN. Sepekan pelesiran anggota DPR di Jerman itu menghabiskan Rp2,3 miliar.

Sumber : www.inilah.com